bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah. ANTARA/dokumentasi pribadi/Kliwon. bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut laporan Kementerian Keuangan, sepanjang tahun 2020, realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar Rp250,3 triliun. 12. , 2017). Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari. 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan. Nusa Tenggara Barat dengan judul “STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT”. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. 1. Rasio Kemandirian Keuangan Penulis melakukan pengukuran terhadap kemandirian keuangan daerahHal tersebut akan memperlihatkan bagaimana cara pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya serta bagaimana kinerja yang mereka hasilkan. 24 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya. UU No. Metode: Metode. 2012. Pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan keuangan daerah dengan cara menyusun APBD setiap tahun sehingga penerimaan daerah dan belanja daerah dapat diketahui secara transparan karena dalam APBD termuat sumber penerimaan daerah dan belanja daerah. 6 Sistem Pemerintahan Daerah z daerah. Demikian pentingnya faktor keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sejak Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah harus menerapkan SAP berbasis akrual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 383. 6 pada pembahasan latar belakang sebelumnya. pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. 1. Berikut adalah Neraca Awal dari SKPD “A”. Pada era reformasi ini transparansi diperlukan untuk menghindari asymetri information, sehingga masyarakat mendapatkan informasiIndonesia tahun 2008-2009. d. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Ketentuan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Penyusunan pelaporan keuangan yang diterapkan pada Biro Umum dan Perlengkapan setdaprovsu. 1. UU No. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan Negara yang dipercayakan Rakyat,. SAP merupakan pedoman untuk penyatuan persepsi penyusun, pengguna dan auditor (Sinaga, 2005 dikutip Herwiyanti et. 2 Philipus M. Subdit Evaluasi Keuangan Daerah No Pertanyaan Jawaban 1. 17 Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. Pembiayaan Rp1006,4 T. Pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang tepat sasaran diperlukan . manfaat untuk masyarakat. Bagaimana Cara Pemerintah Daerah Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah – Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembayaran keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Anggaran ini merupakan rencana keuangan yang disusun berdasarkan sumber daya yang tersedia dan kebutuhan serta prioritas yang ada di daerah tersebut. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. D imasa rezim Orde Barupertumbuhan ekonomi suatu negara banyak dipengaruhi karena lembaga keuangan bank dan bukan bank terutama produk aktif pasif dan jasa manfaat produk aktif seperti pemberian macam macam kredit pada pertumbuhan ekonominya adalah. 1. Jawaban terverifikasi. PP No. Kemudian transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah. Menurut Abdul Halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Salemba Empat mendeinisikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,. Menerapkan Sistem Akuntansi yang Baik. Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergitas antara. ,Ak, M. Kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi sumber PAD tiap daerahLaporan kegiatan investasi pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah. Hlm. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. Bentuk pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau sesuai de-ngan peran BPK. Zeyn, E. Ringkasan APBD TA 2017 adalah dokumen yang berisi data pokok dan analisis kinerja keuangan daerah seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2017. com I. Dengan demikian, akuntabilitas atas lembaga pemerintahan daerah yang melibatkan DPRD sebagaimengubah praktik manajemen pemerintahan di daerah. 2. Baga imana gambaran umum pendapata n daerah dalam APBD 2017 ? K omposisi pendapatan daerah dalam APBD 2017 secara nasional terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 24, 18% , TKDD sebesar 66,11%, dan Lain -La in Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 9,71%. Editor: Siti. 11, No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) dan UU No. Pemerintahan yang sentralistik telah menjadi desentralistik, setidaknya dalam dataran formal, setelah kehadiran UU No. Rizal mengatakan cara paling tepat ialah mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah mengeluarkan PP. 13Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 6 Sistem Pemerintahan Daerah ⚫ 1. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Prosedur Akuntansi di SKPD meliputi: 1. Berikut adalah berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan efektif: 1. (2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa, pengawasan disebutkan bahwa, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan. “Pola belanja APBD yang masih business as usual yang tertumpu pada triwulan IV. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perluSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. b. Akuntabilitas: Dengan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menunjukkan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan yang baik. Contoh kasus dalam hal ini, Indonesia. UU No. 480 permasalahan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 4. A. Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehkekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Data dan informasi keuangan pemerintah daerah diperoleh dari: 1) SIKD yang dikelola Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan/ atau 2) Sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam mendukung SPBE, P2DD berupaya melakukan transformasi digital melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada transaksi pendapatan dan belanja daerah. Selain karena amanat. Para pelaksana kegiatan baik pejabat maupun staf di lingkungan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengimplementasikan seluruh pemikiran kinerjanya dalam bentuk KAK sebelum memulai kegiatan. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). daerah dapat dikurangi dengan cara -cara berikut ini: 1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103,. DenganStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh: Aidinil Zetra, SIP, MA 1 1. a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Dokumen ini juga menguraikan tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana bencana di tingkat daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Bagi Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM (pegawai) dan sistem akuntansi yang telah ada dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kota Medan. keuangan pemerintah daerah, akan . Anggaran 2009-2013 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Asas pengelolaan keuangan daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pembelian/penjualan kembali Surat Utang Negara dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk dana bantuan sosial (bansos) Tahun 2016, Pemkab Bangka melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada DPPKAD Kabupaten Bangka menganggarkan dana sebesar Rp 2. JAKARTA, KOMPAS. Tingkat pengungkapan diukur dengan menggunakan. “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Untuk menilai akuntabilitas pertanggungjawabn pemerintah daerah, maka laporan keuangan daerah. Baca: Pengamat: Indonesia Harus Rancang Ulang Kebijakan Luar Negeri. kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dari waktu ke waktu selama 5 tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode berikutnya. Akuntabilitas diwujudkan dalam sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan program kerja dan kebijakan yang telah dijalankan. Pemerintahan disetiap daerah diharapkan untuk mampu dapat lebih menggali potensi dari berbagai macam sumber penerimaan daerah dengan memberikan dana bantuan untuk segala aktivitas pembangunan yang ada di dalam daerah tersebut melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2 Manfaat praktis a. Kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Kesimpulan. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Dengan memahami bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah, siswa-siswi memiliki bayangan bagaimanakah sistem keuangan pemerintah yang sehat. Iklan. 2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2007:40) adalah sebagai berikut: “Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten,meningkatkan kinerja seluruh bagian pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan. Sedang; dan c. Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi bagaimana pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dalam. Adapun tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat di dalam ketentuan Pasal 18A, dimana dalam ayat (1) disebutkan bahwa : Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau. Banyaknya rekening pemerintah daerah yang tersebar diberbagai. Bagi penulis Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang sistem informasi akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kulitas laporan keuangan pemerintah daerah. kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indeks Kemampuan Keuangan (Bappenas:2003) terdiri atas: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. Pengertian tersebut termuat di. di bawah Rp300. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian : f. dalam konstitusi negara bagi masyarakat pada tingkat daerah sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara lebih nyata. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan di pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan. Pasal 18 Ayat 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Pemerintah daerah harus menetapkan tata kelola keuangan yang baik untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah daerah digunakan secara efektif dan efisien. KERANGKA TEORI 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanDaerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu Berdasarkan SAP ,2018. 1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kinerja merupakan pencapaian dalam melaksanakan tugas ataupun program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dimana pencapaian yang baik akan selalu diikuti dengan perencanaan yang baik pula. Bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah? Baca Juga : Pengertian Pemerintah Daerah Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian keuangan daerah menurut para ahli, tujuan, ruang lingkup, prinsip, asas, pengelola dan rasio keuangan daerah secara lengkap. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 07/2011, Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan IKD akan dikenai peringatan tertulis oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. 5. perekonomian nasional. Bagi peneliti yang lainnnya Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Standar Biaya Belanja TA 2017 . mempertanggungjawabkan Pinjaman Daerah dalam pengelolaan dan pengendalian. Realisasi belanja subsidi dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan. Pendahuluan Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan dua undang-undang yaitu UU Nomor 23 Tahunkementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. P); . Bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah - Cara pemerintah daerah mempertanggungjawabkan keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 1. Dalam hal data capaian kinerja daerah dalam memenuhi target pelayanan minimal belum tersedia, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya dihitung berdasarkan data indicator yang mencerminkan tingkat kinerja daerah untuk tiap-tiap urusan pemerintahan daerah. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkot Semarang 4. 2. 1. Menimbang : a. PERMASALAHAN Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah bagaimana penyusutan barang milik daerah ditinjau dari peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur. 5. 2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan sesuatu yang relatif baru bagi sebagian besar masyarakat. Neraca awal SKPD A Selama bulan Januari 2016 terdapat transaksi-transaksi di SKPD “A” sebagai berikut: Pada tanggal 1 Januari 2016 untuk SKPD “A”. Oleh karena itu, keuangan daerah diupayakan untuk berjalanBagaimana proses permohonan, penilaian dan penetapan penerapan Badan Layanan Umum. 094 temuan. dalam melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerah, BUD setiap hari mencatat penerimaan dan pengeluaran kas daerah ke dalam pembukuan dalam rangka melaksanakan akuntasi keuangan daerah. Pada pasal 10 (1) menyatakan bahwa Pemerintahan daerah. Memahami Akuntansi Kas pada Pemerintah Daerah: Akuntansi Kas pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Balai Diklat Keuangan Cimahi. 130-138 Siswanto et. kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2010 – 2014. Dalam pendekatan lainnya, mekanisme perimbangan keuangan tersebut disusun sebagai salah satu cara untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antar daerah di era GAJIUMR. Pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah di internet efektif untuk meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari tindakan korupsi serta dapat2. 3 Tahun 2004). Bagaimana Cara Pemerintah Daerah Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah – Halo Antrakasa friends! Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja. 1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. Disamping itu juga diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. KPPN Malang dianggap sebagai panutan atau contoh bagi satker-satker di wilayah kota Malang dalam hal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA. Pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara wajib menyusun dan melaporkan laporan – laporan keuangan yang tercantum dalam PP 71 tahun 2010 atau lebih dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Permendagri No. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Pemerintah Pusat sebagai Presiden Republik. Pada umumnya daerah dikatakan siap melaksana-kan otonomi daerah bila padanya memberikan sumbangan yang besar pada APBD (Siregar 2004). Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dan aset daerah agar dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali. pejabat-pejabat yang mengelola. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). No 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Permendagri No. Padahal dalam situasi. Berbagai kemajuanPinjaman Daerah.